![]() |
Presiden Joko Widodo (kiri) menerima Chairman Global Green Growth Institute Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/12). Foto: ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo. |
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus
Hermanto menilai arahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terkait
proyek KTP elektronik bukan hal yang aneh. Sebagai presiden, memberikan
arahan kepada anggota memang harus dilakukan.
"Rasanya sebagai presiden sudah sewajarnya memberikan arahan kepada parpolnya unuk menyukseskan pekerjaan pemerintah," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 7 April
"Rasanya sebagai presiden sudah sewajarnya memberikan arahan kepada parpolnya unuk menyukseskan pekerjaan pemerintah," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 7 April
Wakil Ketua DPR RI itu menyebut, hal yang sama juga pasti bakal terjadi
pada seluruh presiden. Mereka bakal memberikan arahan pada partai
pendukung untuk menyukseskan seluruh pekerjaan yang dicanangkan dan
ditargetkan oleh pemerintah.
"Seluruh partai pendukung akan melaksanakan suatu kegiatan yang intinya mamperkuat posisi pemerintah dan menyukseskan program pemerintah sehingga terealisasi dengan baik," pungkas dia.
"Seluruh partai pendukung akan melaksanakan suatu kegiatan yang intinya mamperkuat posisi pemerintah dan menyukseskan program pemerintah sehingga terealisasi dengan baik," pungkas dia.
Sebelumnya, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Anas Urbaningrum
mengaku tidak secara spesifik mengetahui proses proyek KTP-el. Apalagi,
sampai mengeluarkan perintah khusus untuk mengawal proyek senilai Rp5,9
triliun itu.
"Yang saya tahu, ini program atau kebijakan pemerintah untuk perbaiki administrasi nasional. (Proyek) jangka panjang," kata Anas saat bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jakarta, Kamis 6 April 2017.
Dia mengatakan, dari mulai Fraksi Demokrat di DPR RI, pengurus Partai Demokrat, hingga kader, mendapat arahan dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendukung seluruh program pemerintah. "Memang ada arahan dari ketua dewan pembina, kebetulan dijabat Presiden (SBY)," kata mantan Ketua Umum Demokrat ini.
Namun tak ada arahan khusus untuk mengawal proyek tertentu kecuali untuk menggagalkan pansus Bank Century. Sebab, dia mengaku di proyek KTP-el tak dimintai atensi khusus dari pimpinan partai atau perwakilan di Komisi II DPR.
(metrotvnews.com)
"Yang saya tahu, ini program atau kebijakan pemerintah untuk perbaiki administrasi nasional. (Proyek) jangka panjang," kata Anas saat bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jakarta, Kamis 6 April 2017.
Dia mengatakan, dari mulai Fraksi Demokrat di DPR RI, pengurus Partai Demokrat, hingga kader, mendapat arahan dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendukung seluruh program pemerintah. "Memang ada arahan dari ketua dewan pembina, kebetulan dijabat Presiden (SBY)," kata mantan Ketua Umum Demokrat ini.
Namun tak ada arahan khusus untuk mengawal proyek tertentu kecuali untuk menggagalkan pansus Bank Century. Sebab, dia mengaku di proyek KTP-el tak dimintai atensi khusus dari pimpinan partai atau perwakilan di Komisi II DPR.
(metrotvnews.com)
0 komentar:
Posting Komentar